Masyarakat kini menunggu bagaimana sikap pemerintahan Prabowo – Gibran dalam menegakkan keadilan bagi lingkungan. Jika pemerintah benar-benar serius dalam membangun kepercayaan publik, maka salah satu langkah paling konkret yang bisa dilakukan adalah memastikan eksekusi putusan pengadilan terhadap kedua perusahaan tersebut berjalan tanpa hambatan. Tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan lingkungan bukan hanya akan memberikan efek jera, tetapi juga menegaskan bahwa hukum tidak bisa dinegosiasikan demi kepentingan bisnis. Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan tidak ada lagi perusahaan yang merasa kebal hukum dan bebas mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memikirkan dampaknya bagi ekosistem dan masyarakat sekitar.

Namun, penegakan hukum yang tegas saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan agar perusakan lingkungan bisa dicegah sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Perizinan usaha yang berkaitan dengan lahan gambut dan kawasan hutan harus diperketat agar tidak ada celah bagi perusahaan untuk melakukan praktik ilegal. Selain itu, transparansi dalam proses peradilan dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan kelestarian alam.

Pemerintahan Prabowo – Gibran memiliki kesempatan besar untuk membuktikan bahwa mereka tidak hanya berkomitmen pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan. Dengan menegakkan hukum secara konsisten dan memperbaiki mekanisme pengawasan, pemerintah bisa membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini tergerus. Masyarakat menanti langkah konkret dalam 100 hari pertama ini sebagai sinyal bahwa hukum benar-benar ditegakkan, tidak hanya untuk individu kecil, tetapi juga terhadap korporasi besar yang selama ini sering lolos dari jeratan hukum. Jika momentum ini dimanfaatkan dengan baik, maka pemerintahan baru dapat menjadi era baru bagi keadilan dan perlindungan lingkungan di Indonesia.